Nyatakan Mundur Dari DPR RI,  Rahayu Saraswati Bakal Habiskan Sisa Kas Untuk Warga di Dapilnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra sekaligus Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan bakal menghabiskan sisa dana kas khusus untuk daerah pemilihan (dapil) kepada masyarakat di Dapilnya.

Pernyataan itu disampaikan politikus yang akrab disapa Sara tersebut seraya dengan keputusan dirinya mundur dari Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Rahayu Saraswati berasal dari Daerah Pemilihan Jakarta 3, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kata Sara, nantinya sisa kas yang dimiliki khusus untuk Dapil bisa dimanfaatkan warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan.

"Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan," kata wanita yang akrab disapa Sara dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025) malam.

Baca juga: Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI, Punya Harta Kekayaan Rp34 Miliar

Hanya saja, Sara tidak menjabarkan secara detail berapa sisa dana yang akan disalurkan.

Politikus yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu hanya memastikan kalau seluruh dana yang ada akan dihabiskan untuk rakyat di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

"Dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di Dapil saya sampai dana tersebut habis," kata dia.

Baca juga: Ini Ucapan Kontroversial Rahayu Saraswati yang Bikin Dirinya Memutuskan Mundur dari DPR

Rahayu Saraswati menyatakan mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR RI periode 2024–2029.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025).

“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara.

Meski mundur, Sara menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di Komisi VII DPR RI.

Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.

Sara menuturkan, keputusannya mundur tidak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu.