BEM SI Tantang Pimpinan KPK Terpilih Tandatangan Kontrak Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI), menantang siapapun nantinya yang memenangkan persaingan menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mau menandatangani kontrak publik dalam bentuk MOU sebagai bentuk komitmen BEM SI, sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Kordinator Pusat BEM SI, Fiqi Akhmad yang ditemui oleh wartawan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, JL HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2010) siang.

"Bila mereka berani kita akan mendukung seluruh kebijakannya dia di belakang, tetapi MOU itu juga akan menjadi dasar untuk mengeyahkannya jika ia melanggar," tuturnya.

Selain menantang Pimpinan KPK yang nantinya akan terpilih di bulan Oktober, untuk menandatangani MOU, BEM SI juga mendeklarasikan diri mereka sebagai pengawas independent proses pemilihan Pimpinan KPK.

Hal itu mereka lakukan karena menilai pemilihan Pimpinan KPK yang melewati Pansel, DPR RI, dan Presiden, sangat riskan dengan kepentingan.
Untuk itu belasan anggota BEM SI yang berasal dari beberapa Universitas di Indonesia seperti, STAN, UNJ, dan UNY, menggelar aksi demonstrasi pernyataan sikap di depan kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa siang.