Pansus Titik Balik bagi Partai Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pansus angket mafia pajak yang akan di paripurnakan esok harus menjadi titik balik buat Partai Demokrat dalam menjalankan koalisi yang sehat.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Dr Cecep Effendy, di Jakarta, Senin (21/2/2011).

Cecep mengatakan, jika Golkar dan PKS yang berada dalam koalisi dan selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, namun mendukung digunakannya angket yang bertentangan dengan keputusan pimpinan koalisi, maka sudah sepantasnya kedua partai tersebut dikeluarkan dari koalisi.

"Jika mereka mendukung angket pajak, sudah saatnya PD dan SBY  memutuskan tali koalisi tersebut karena sikap mereka yang tidak konsisten terhadap koalisi," ujar Cecep.

Konsekuensi dari langkah itu, menurut Cecep, adalah dibubarkannya setgab koalisi yang selama ini terbukti juga tidak efektif dalam membantu terciptanya pemerintahan yang berjalan baik.

Menurut Cecep apa yang diperlihatkan PG dan PKS dalam menjalankan koalisi sangat aneh dan tidak ada sikap anggota koalisi yang seperti kedua partai tersebut di dunia demokrasi saat ini.

Cecep sendiri melihat PKS sebagai parpol yang punya agenda sendiri. PKS ideologis, sangat konsisten dengan garis kebijakan parpol yang dianut. Kelihatannya PKS melihat ada kebutuhan jangka panjang dan pendek.

Mengenai kemungkinan lolosnya pansus angket besok oleh Paripurna DPR, Cecep mengatakan sebaiknya pimpinan pansus tidak dipegang oleh Fraksi Partai Golkar atau Fraksi Partai Demokrat.

"Kedua fraksi tersebut tidak layak memimpin pansus karena ada kepentingan-kepentingan mereka yang rawan disalahgunakan," tegasnya.