DPR: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Ormas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pertemuan antara DPR dengan Menkopolhukam, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BIN, beberapa anggota Dewan menganggap selama ini pemerintah tidak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran.

Menurut anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Nurul Arifin yang memandang tidak adil apabila Polri hanya menindak anggotanya yang melakukan pembiaran terhadap tindakan anarkis dari sebuah ormas.

"Kapolri tadi bilang, bila oknum polri diberi hukuman bagi yang tidak melakukan penegakan hukum pada saat melakukan kekerasan. Ini tidak adil, seharusnya para pelakunya juga ditangkap," jelas Nurul Arifin, dalam rapat DPR dengan pemerintah di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2010).

Anggota Komisi II lainnya, Malik Haromain, mempertanyakan posisi negara dalam setiap kekerasan yang dilakukan ormas. "Sangat kelihatan disitu, sbenarnya Ormas  tidak kuat-kuat amat, organisasi itu tidak besar, dimana polisi, bila tindakan mereka (ormas) benar-benar mengganggu masyarakat, langkah tegas polisi seperti apa?" tanya Malik.

Lebih lanjut Malik menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi akar permasalahan kesewenang-wenangan ormas akar masalahnya adalah law invesmen.

"Penegakan hukum yang lemah, tidakan ormas tidak hanya bisa dijalankan atas nama kebebasan, sehingga bisa semua ormas berbuat sesukanya," tuturnya.

Anggota Komisi VIII, Andi Anshor,  justru berbeda, selama ini yang menjadi masalah dalam ormas dikarenakan lemahnya penyuluhan yang dilakukan Mendagri sehingga terjadi anarkisme.

"Polri sudah berjalan dngan baik, tetapi untuk mendagri pemerintah daerah yang tidak berjalan, dimana penyuluhan ormas yang menjadi tanggung jawab mereka, itu saat ini tidak berjalan," katanya.