Prabowo Setujui Rencana Menkeu Purbaya Pindahkan Rp 200 Triliun 'Uang Nganggur' di BI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui langkah Kementerian Keuangan menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia untuk dipindahkan ke perbankan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025).

"Sudah, sudah setuju," kata Purbaya.

Menurut Purbaya tujuan dari rencana tersebut yakni agar pemberian kredit kepada masyarakat meningkat seiring dengan banyaknya uang tunai yang dimiliki perbankan.

"Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, tiba-tiba, dan dia tidak bisa menaruh di tempat lain selain dikreditkan, jadi kita memaksa market mekanisme berjalan," tuturnya.

Baca juga: Anak Sebut Sri Mulyani Agen CIA, Menkeu Purbaya: Dia Masih Kecil Belum Mengerti

Adapun mekanismenya, kata dia, pemerintah memindahkan uang yang ada di bank Indonesia ke rekening pemerintah yang ada di perbankan.

Pemerintah menaruh uang di bank, untuk disalurkan menjadi kredit ke masyarakat sesuai dengan sistem yang ada di masing-masing bank.

"Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya mau pakai saya ambil. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," katanya.

Baca juga: Demokrat Kritik Menkeu Purbaya: Pejabat Harusnya Menenangkan Rakyat

Ia memastikan uang pemerintah yang ada di perbankan tersebut tidak dibelikan surat utang negara, agar uang benar-benar berputar di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi.

Lapor Prabowo Setelah Rapat di DPR

Purbaya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) petang.

Kedatangan Purbaya untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi XI DPR RI.

"Kan sidang DPR pasti ada perubahan anggaran. Itu yang akan ajukan kita laporkan terkait seperti apa hasil dengan DPR," katanya.

Purbaya belum mau membocorkan besaran perubahan anggaran di kementeriannya, beserta pos apa saja yang diubah.

Pasalnya kata dia angka tersebut belum resmi dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo.

"Angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden. Nanti deh kalau sudah keluar," ucapnya