Dewan Marah Kontribusi Batu Bara Kecil

TRIBUNNEWS.COM, BATULICIN - Anggota DPRD Tanahbumbu (Tanbu) marah setelah mendengar kontribusi batu bara bagi daerah hanya Rp 174 miliar per tahun, sementara batu bara yang diambil sekitar satu juta ton.   

Data itu terungkap saat Kepala Dinas Dinas Pendapatan Daerah Tanbu H Husaini membeberkan perolehan Tanbu dari sektor pertambangan.
   
Menurut Husaini royalti batu bara dari pusat untuk Tanbu pada 2010 ini sekitar Rp 82 miliar, sedangkan sumbangan pihak ketiga sekitar Rp 92 miliar.
   
"Namun itu belum termasuk untuk Oktober, November dan Desember yang kemungkinan pada tiga bulan itu diterima  sekitar Rp 25 miliar sampai Rp 28 miliar," katanya.   
   
Sementara Sekretaris Dinas Pertambangan Tanbu Zurkani mengatakan, batu bara yang keluar dari Tanbu sekitar 1 juta ton per tahun.
   
Itu berasal dari kuasa pertambang (KP) yang memberikan kontribusi Rp 7.500 per ton. Jumlah KP yang aktif Tanbu 62 buah.
   
Sementara lima perusahaan memiliki PKP2B. Namun Dinas Pertambangan Tanbu tidak memiliki data jumlah batu bara yang dikeruk  penambang yang mengantongi PKP2B itu.
   
 Alasannya, karena KP tersebut dikeluarkan pusat sehingga datanya hanya dikirimkan ke provinsi dan pusat.
   
Begitu pula dengan kontribusi yang diberikan pemegang PKP2B itu, Dinas Pertambangan tidak mengetahuinya, karena sudah ditangani pusat.
   
Wakil Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah, mendengar penjelaaan itu, langsung berang.
   
Menurut H Supiansyah, mereka menggali batu bara di Tanbu, seharusnya memberikan data yang lengkap termasuk kontribusinya.
   
"Kenapa Dinas Pertambangan baru ngomong masalah ini," katanya.
   
Supiansyah juga marah penjelasan pihak Dinas Perhubungan yang menargetkan pendapatan dari pungutan batu bara yang memakai jalan daerah sekitar Rp 25 miliar, tapi realisasinya hanya Rp 1,7 miliar.

"Tidak mungkin kontribusinya hanya Rp 1,7 miliar dengan alasan faktor cuaca. Di mana pengawasan anda," katanya.