Dewan Pers: Tak Ada yang Salah dengan Tulisan Kolonel Adjie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harimurti menyatakan, Dewan Pers tidak melihat sesuatu yang salah dalam tulisan artikel berjudul Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan di halaman opini Kompas, edisi 6 September 2010 yang dibuat Prajurit TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, Yang menuai kontroversi hingga kecaman dari berbagai pihak.

"Selama sebuah tulisan tidak melanggar kode etik jurnalistik, maka tidak perlu dipersoalkan. Tentang apakah TNI AU itu boleh mengkritik Presiden atau atasannya, itu kan kewenangan institusi TNI AU untuk memberi sanksi. Kita sih di Dewan Pres, selama medianya tidak dipermasalahkan itu tidak apa-apa,” ujarnya di Gedung Dewan Pers siang tadi.

Sejak tulisannya muncul di Kompas, kecaman terhadap Adjie terus berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari korp satuan TNI AU sendiri yang menilai bahwa Kolonel Adjie telah melanggar kode etik prajurit TNI karena dianggap telah mengkritik panglima tertinggi TNI, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait hal ini, Bambang menjamin Dewan Pers tidak akan melakukan intervensi terhadap rencana pemberian sanksi kepada Adjie lantaran dianggap telah melanggar kode etik prajurit. Dewan Pers menilai, persoalan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan TNI AU. “Sepengetahuan saya, seorang anggota di lingkungan militer memang tidak diperbolehkan mengkritik atasannya secara terbuka. Kalau memang personelnya tidak puas dengan kepemimpinan yang berjalan biasanya dia mengajukan pengunduran diri. Itu baru bisa disebut ksatria sejati,” ungkapnya.

Persoalan Kolonel Adjie mulai mencuri perhatian publik usai menuliskan kekecewaaannya karena pemerintah tidak memposisikan diri sebagai pihak yang tegas membela rakyat. Secara gamblang, Kolonel Adjie mengkritik gaya kepemimpinan Presiden SBY dalam segala bidang. Mulai dari permasalahan Indonesia-Malaysia yang kian memanas hingga permasalahan pemberantasan korupsi dan lambatnya penanganan kasus Lumpur Lampindo.