Bambang Soesatyo akan Terus Kritik SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boleh-boleh saja Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan kesetiannya dengan memberi 'garansi' atau komitmen dukungan di depan Presiden SBY akan kelangsungan 'hidup' pemerintahan ini hingga 2014. Namun, ada kader Golkar yang punya bentuk kesetiaan kepada pemerintah dalam hal yang lain.

Kesetiaan sebagai seorang kader Golkar yang paling rajin mengkritisi setiap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak benar. Dialah Bambang Soesatyo, anggota fraksi di DPR sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar. Bambang tetap konsisten bersikap kritis sampai saat ini, bertepatan dengan satu tahun  duet pemerintahan SBY-Boediono.

"Kalau selama ini berbagai kalangan mengritisi kinerja para menteri, sorotan terhadap gaya dan model kepemimpinan Presiden SBY juga layak dikritisi. Dalam menyelesaikan sejumlah masalah, saya melihat presiden tidak menyatakan dengan tegas apa yang diinginkannya," kata Bambang memulai lontaran-lontaran kritisnya kepada SBY, Rabu (20/10/2010).

Beberapa masalah yang terjadi di era Presiden SBY jilid II, ditegaskan Bambang, bahkan menjadi berlarut-larut lantaran  sikap presiden yang tidak sigap. Respon presiden dianggapnya selalu lamban yang berakibat para menteri dan pejabat lain setingkat menteri harus menerka-nerka kemauan presiden.

"Dalam proses menerka-nerka itu, tak jarang muncul ekses. Selain itu, para pembantu presiden ikut-ikutan lamban merespon masalah di lapangan, karena harus menunggu instruksi dan pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator," Bambang mencontohkan ketidak tegasan Presiden SBY.

"Dalam kasus Bibit-Chandra, perintah presiden dirasakan kurang tegas. Para jaksa yang menerka-nerka keinginan presiden akhirnya tidak mendeponir perkara, melainkan hanya SP3. Sekarang, penyelesaian kasus ini menjadi makin rumit," katanya lagi.

Hal lain, kritisi kembali diungkapkannya terkait sikap ketidaktegasan Presiden SBY atas kasus ledakan kompor gas yang permasalahannya malah menjadi berlarut-larut. Presiden, tandas Bambang, tidak sigap sejak kasus ini mengemuka.

"Presiden bahkan terkesan masih diam ketika tragedi ledakan sudah mencapai belasan kasus. Kalau presiden segera bereaksi sejak dua atau tiga kasus pertama, kesan publik pasti lain. Akibat ketidaksigapan presiden, para menteri saling menyalahkan dan melempar tanggungjawab," kata Bambang.

Begitu juga dalam kasus bentrok berdarah di Tarakan. Kehadiran pemerintah dan presiden dalam kasus ini menurut Bambang Soesatyo, sangat terlambat sehingga bentrok berlangsung berhari-hari.

Kemudian, kritik lain yang disampaikannya, para pejabat masih mewacanakan perlu tidaknya impor beras untuk memperkuat stok di dalam negeri dan stabilitas harga. Karena isu ini menyangkut perut dan daya beli rakyat, imbuhnya, presiden mestinya sigap ambil alih persoalan,  mempertegas apa yang dikehendakinya selaku kepala pemerintahan.

"Di kemudian hari, saya berharap presiden lebih sigap. Mengemukakan keinginginannya dengan jelas, tegas dan terang agar kebijakannya mudah dipahami para menteri-mentrinya," Bambang menandaskan.