Masalah DPT Paling Banyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak April sampai dengan Juni 2010, sudah 92 pemilu kepala daerah atau pilkada digelar di provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian besar masalah yang muncul dalam pilkada adalah daftar pemilih tetap.

Permasalahan dalam Pilkada 2010 diungkapkan oleh tiga narasumber dalam sebuah diskusi, yaitu Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw; Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti; dan anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, di Jakarta, Senin (14/6).

Jeirry mengatakan, permasalahan yang paling menonjol adalah DPT sebanyak 13 persen, surat suara (7,6 persen), intimidasi atau kekerasan (7 persen), politik uang (8,70 persen), dan lain-lain (15,30 persen). Selain itu, dari 91 pilkada, Partai Golkar memenangi pilkada paling banyak, yaitu sebanyak 38,6 persen, disusul PDI-P (34,07) persen, Partai Demokrat (24 persen), PAN (24 persen), dan PKS (21 persen).

”Banyaknya masalah dalam pilkada sebagian besar disebabkan cara kerja penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panitia Pengawas, yang tidak profesional dan berpihak. Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu rawan bermain dalam pilkada,” katanya.

Menurut Jeirry, dalam penyelenggaraan pilkada, banyak sekali campur tangan KPU di tingkat yang lebih atas.

”Misalnya, kalau parpol tidak bisa bermain di KPU kabupaten/kota, akan naik ke KPU provinsi. Kalau tidak bisa juga, naik lagi ke KPU pusat. Contoh kasus Pilkada Tolitoli dan Pilkada Medan yang kemudian diselesaikan sampai ke tingkat pusat,” ujarnya.

Sementara kemarin, ratusan polisi dikerahkan menjaga jalannya hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur Kalimantan Tengah di Hotel Luawansa, Palangkaraya. (Kompas Cetak)