Komite 33: Pidato Presiden Harus Dilihat Utuh
Pidato Presiden SBY saat menghadiri Rapim TNI/Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu
Penulis:
Rachmat Hidayat
Editor:
Anwar Sadat Guna
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Pidato Presiden SBY saat menghadiri Rapim TNI/Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu harus dilihat secara utuh, jangan dilihat sepengal-penggal.
"Pidato tersebut jangan dilihat sepenggal-penggal. Nanti bisa berbeda penafsirannya,” kata Wakil ketua bidang politik Komite 33 Jemmy Setaiwan kepada wartawan di Csa Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2011).
Dikatakan, keluhan Presiden SBY masalah gajinya, tak lain sebagai motofasi bagi anggota TNI dan Polri. "Kita harus cermati juga setiap pidato SBY. Jangan setiap pidato Presiden SBY dipolitisasi oleh partai oposisi," tegasnya.
Jemmy mengungkapkan, jika setiap Presiden SBY bepidato lantas di kritik, itu merupakan proses deligimiatsi terhadap pemerintahan.
“Lawan politik SBY juga butuh pencitraan untuk 2014 mendatang. Kapan lagi kalau mereka tidak bekerja dari sekarang,” kata Jemmy.
Sekedar diketahui, gaji SBY sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga Kepresidenan (RKAKL) 2006 sekitar Rp 62 juta dan dana taktis mencapai Rp 2 miliar per bulan.
Dalam pidato Rapim TNI/Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1) lalu, Presiden SBY curhat soal gajinya yang tak kunjung naik dalam kurun waktu tujuh tahun.
"Sampaikan, ini tahun ketujuh, gaji Presiden belum naik. Tapi saya ingin semua dapat kelayakan gaji,” ujarnya SBY ketika itu.
